Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa'adah saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri KKP di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/4/2025). Foto: Oji/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa'adah meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperbanyak program kerakyatan di sektor kelautan dan perikanan, khususnya yang langsung menyentuh para pembudidaya ikan skala UMKM serta nelayan kecil di pesisir. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri KKP di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/4/2025).

"Sebagai bagian Kemenko Pangan, Program KKP perlu lebih fokus dan banyak yang langsung dirasakan rakyat termasuk mendukung program Makan Bergizi Gratis," ujar Rina dalam keterangannya kepada media, di Jakarta, Rabu (23/4/2025)

Selain itu, Rina juga meminta program yang dibiayai bantuan hibah luar negeri dilaksanakan pada daerah prioritas dan tepat sasaran. Dia menyebut wilayah laut Indonesia bagian timur yang memiliki ekosistem strategis serta melibatkan masyarakat lokal, koperasi maupun BUMDes. Tujuannya agar program bisa berkelanjutan.

Untuk menghadapi persaingan perdagangan global yang cenderung proteksionis, dia menyarankan agar KKP membantu menemukan terobosan inovasi. Terutama dalam hal meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan serta melibatkan UMKM dan nelayan muda yang tinggal di pesisir.

"Untuk itu kami dari Fraksi PKB menyetujui dan mendukung agar Kementerian Keuangan membuka blokir anggaran KKP untuk program yang berbasis output dan manfaat riil bagi masyarakat," tegas Politisi Fraksi PKB ini.

Dalam rapat tersebut, Rina juga mendorong bantuan alat tangkap, mesin kapal, pelatihan teknis maupun program vokasi serta menambah permodalan untuk nelayan kecil dan pembudidaya ikan.

Pada kesempatan tersebut, Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono merespons dengan mengatakan bahwa anggaran yang dikelola kementerian yang dipimpinnya mengalami efisiensi yang ketat. Sehingga banyak program penting dan prioritas yang tidak bisa laksanakan seperti tahun sebelumnya. Meski demikian dia mengungkapkan selain bersumber rupiah dalam APBN, program KKP ada yang dibiayai pinjaman dan hibah luar negeri.

Salah satunya adalah Laut untuk Kesejahteraan (LAUTR) yang merupakan program yang diinisiasi dan dikembangkan oleh KKP dengan dana hibah dan pinjaman luar negeri. Bertujuan untuk mendukung pengelolaan berkelanjutan kawasan konservasi perairan dan perikanan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. KKP sendiri menargetkan program konservasi mencapai 95,7 juta hektar sesuai mandat PBB. (hal/rdn)